materi good governance by.sam

Good Governance

Sebagai praktisi yang lebih banyak berkecimpung di masyarakat, saya berusaha mengumpulkan beberapa tulisan, dan pendapat, serta pengalaman pribadi lapangan, tentang good governance sebagai berikut :

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan azas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004, lahirlah local government (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi, sedangkan pemerintahannya disebut local government atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan segala urusannya itu seluruhnya ditangani atas dasar kebijakan sendiri dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah lokal daerah merupakan organ pemerintahan negara yang statusnya berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia (NKRI).

Local government (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip good governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (public goods dan services.). Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, (equity), Partisipasi (participation), Akuntabilitas (accountability) dan tranparansi (transparency).

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang acapkali disebut menjalankan prinsip akuntabilitas (accountability).

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

UNDP mendefinisikan governance sebagai Penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dari definisi tersebut governance meliputi 3 (tiga) domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang saling berinteraksi. Arti good dalam good governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya UNDP menetapkan karakteristik prinsip good governance sebagai berikut :

-Participation : Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan

-Rule of law : Kerangka hukum harus adil terutama hukum HAM

-Tranparency : Transparansi/keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi

-Responsiveness : Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders)

-Consensus orientation : Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

-Effectiveness and effisiency : Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik

-Accountability : Pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders

- Strategic vision : Para pemimpin dan publik harus mempunyai perpektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan.

Atas dasar uraian tersebut, maka ke tiga domain yaitu negara/pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat harus menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat dipisahkan.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (review), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi yang lebih berarti bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip good governance. Studi tentang pelaksanaan good governane di setiap kota/kabupaten yang melibatkan peran dan peranan Pemerintah, swasta dan masyarakat akan memberikan implikasi yang sangat bermakna terhadap upaya peningkatan kondisi good governance.

Menurut Erna Witular (2005), bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku/peranan yang dapat diterima sektor publik, swasta dan masyarakat, yaitu :

-Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

-Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, multinasional/nasional

-Masyarakat madani mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga, kesenian dan lain-lain

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila subyek dan objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama dengan acuan/pedoman, persepsi dan indikator kemajuan pembangunan yang disepakati (konsensus) bersama. Konsep good governance melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang agar seluruh objek dan subjek pembangunan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan sesuai dengan peran dan peranannya, sehingga upaya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih optimal.

Tata Pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog agar pelaku memahi perbedaan di antara mereka.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik dengan

-Mengawasi sektor publik/pemerintah dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif,

-Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip good governance mempunyai manfaat yang signifikan untuk perbaikan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ESCAP mengartikan governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya hasil (the process of decision making and the process by which the decision are implemented (or not implemented)). Istilah governance menurut ESCAP dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti corporate governance, international governance, natonal governance, dan local governance.
Osborn dan Gaebler (1992: 24) mendefinisikan governance sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat (the process in which we solve our problem collectively and meet the society needs). Sedangkan Meuthia Ganie dan Rahman (Jakarta Post 26 Oktober 1999: 2) memberikan pengertian governance sebagai pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif.
Dalam bahasa Indonesia kata governance telah diterjemahkan dalam tiga bentuk yaitu governance sebagai kepemimpinan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Mengingat istilah governance dapat digunakan dalam beberapa konteks tertentu maka istilah pengelolaan dan pemeliharaan tampaknya lebih dimungkinkan atau diminati oleh teoritisi ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas negara atau pemerintah dan masyarakat atau non pemerintah. Masyarakat ini selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi swasta dan rakyat. Unsur-unsur masyarakat ini dapat terdiri dari organisasi politik, LSM, organisasi profesi, dunia usaha / swasta, koperasi, individu bahkan lembaga-lembaga internasional. UNDP menyebutkan bahwa governance yang baik sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

BAPPENAS melalui Tim Pengembangan Kebijakan nasional menyatakan bahwa istilah good governance atau tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat.

Pilar – Pilar Good Governance

    Konsep good governance adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar good governance, yaitu pemerintah sebagai good public governance, masyarakat dan dunia usaha swasta sebagai good corporate governance.

    Tiga pilar good governance adalah pertama,     pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.    

    Kedua, swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan saha sektor non pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah dan daerah.

    Ketiga, masyarakat berperan sebagai pemeran utama (bukan berpartisipasi) dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya.

    Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1.    Negara
a.    Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b.    Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c.    Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d.    Menegakkan HAM
e.    Melindungi lingkungan hidup
f.    Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2.    Sektor Swasta
a.    Menjalankan industri
b.    Menciptakan lapangan kerja
c.    Menyediakan insentif bagi karyawan
d.    Meningkatkan standar hidup masyarakat
e.    Memelihara lingkungan hidup
f.    Menaati peraturan
g.    Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h.    Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3.    Masyarakat Madani
a.    Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b.    Mempengaruhi kebijakan publik
c.    Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d.    Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e.    Mengembangkan SDM
f.    Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Pertama, negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan atau pemerintah daerah untuk menjalankan tugas kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Ketiga, masyarakat: kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tangah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinterkasi secara sosial politik, dan ekonomi.

Prinsip-prinsip Good Governance

  Menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance atau tata kepemerintahan yang baik meliputi:

1. Partisipasi. Artinya bahwa setiap warga negara baik langsung maupun melalui perwakilan, memiliki suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
2. Hukum (rule of law). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia.
3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan informasi.
4. Ketanggapan (responsiviness), yang berarti bahwa berbagai upaya lembaga dan prosedur-prosedur harus ditujukan untuk melayani stakeholder secara baik dan aspiratif.
5. Berorientasi pada konsensus. Good governance menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk kemudian diambil pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dan mencakup semua.
6. Kesetaraan (equity). Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta persamaan di depan hukum.
7. Efektifitas dan efisiensi, yaitu terkait dengan penggunaan sumber-sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna.

Bappenas RI juga mengajukan 14 prinsip-prinsip yang menunjukkan tata kepemerintahan yang baik atau good governance yaitu:

1. Wawasan ke depan (Visionary) yang menunjukkan adanya kejelasan dan ketepatan visi, strategi, tujuan dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
2. Keterbukaan dan transparansi, ditampilkan dengan tersedianya akses dan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
3. Partisipasi masyarakat, ditampilkan adanya penyelenggaraan pemerintahan negara secara partisipatif dan metode pengambilan keputusan berdasarkan konsensus bersama.
4. Akuntabilitas, dengan indikasi kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan dengan standar prosedur pelaksanaan kebijakan.
5. Supremasi hukum, ditampilkan dengan kepastian dan penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.
6. Demokrasi, ditampilkan dengan kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi, kesempatan yang sama untuk setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.
7. Profesionalisme dan transparansi, ditampilkan dengan kinerja yang baik, taat azas, kreatif dan inovatif, dan berkualifikasi di bidangnya.
8. Daya tanggap (responsiveness), tersedianya layanan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya.
9. Efisien dan efektif, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Desentralisasi, ditampilkan dengan kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan pemerintahan negara.
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat.
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan, ditampilkan dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan tersedianya fasilitas-fasilitas untuk masyarakat yang tidak mampu.
13. Komitmen pada lingkungan hidup.
14. Komitmen pada pasar yang fair, yaitu tidak ada monopoli, berkembangnya masyarakat, dan kompetisi yang sehat.

10 PRINSIP : GOOD GOVERNANCE

1. PARTISIPASI :
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam
proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

2. PENEGAKAN HUKUM
Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian,
menjunjung tinggi HAM & memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. TRANSPARANSI
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang
akurat dan memadai.

4. KESETARAAN
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya.

5. DAYA TANGGAP
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat
tanpa terkecuali.

6. WAWASAN KE DEPAN
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan
warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut
bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. AKUNTABILITAS
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang
menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8. PENGAWASAN
Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah & pembangunan
dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9. EFISIENSI & EFEKTIVITAS
Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab.

10. PROFESIONALISME
Meningkatkan kemampuan & moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi
pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan 10 Prinsip Good Governance

A. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.  Penjabarannya sebagai berikut   :

1. Transparency (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi.  Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

2. Accountability (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.  Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. Responsibility (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.  Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. Indepandency (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Fairness(kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

B. 10 Prinsip Good Governance

1. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
10. PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

 

Good Governace dan Otonomi Daerah — Presentation good governaceTranscript

• 1. Oleh Novi Hendra Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Padang
• 3. Daftar Isi Pengertian Prinsip-Prinsip 5 Aspek prioritas Bakarud d in R Ahmad , Fisip Unand
• 4. 1. Urgensi dan arti penting Good Governance Salah satu isu yang banyak dibahas dalam era otonomi daerah adalah masalah good governance , yang sering diterjemahkan secara bebas menjadi “tata kelola yang baik”. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah Indonesia, muncul beberapa kecenderungan yang menyedihkan, yaitu: (1) kuatnya semangat memungut retribusi, pajak, maupun pungutan lainnya, namun kurang diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik secara optimal; (2) rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah maupun DPRD (Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002). Praktek bad governance lebih mencuat ke permukaan dan menjadi wacana publik.
• 5. Lanjutan arti Good Governance Istilah good governance pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di negara-negara dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya Good Governance di negara-negara sasaran tersebut. Karena itu, Good Governance kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran. Bakarud d in R. Ahmad , Fisip Unand
• 6. Lanjutan arti Good Governance Meskipun istilah Good Governance sering disebut dalam berbagai kesempatan, istilah tersebut dimaknai secara berlainan. Di satu sisi ada yang memaknai Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja suatu pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan . Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
• 7. Lanjutan arti Good Governance Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
• 8. Lanjutan arti Good Governance Pada sisi lain, Good Governance sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Menurut Taylor, Good Governance adalah pemerintahan demokratis seperti diprak t ekkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya. Bakarud d in R. Ahmad, Fisip Unand
• 9. Lanjutan arti Good Governance Pada dasarnya konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga – lembaga baik di tingkat maupun, daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani ( civil society ). Good governance berdasar pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani ( civil society ) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga – lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedaan diantara mereka. Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
• 10. Lanjutan arti Good Governance Good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani ( civil society ). Negara dengan birokrasi pemerintahanya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis . Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan citra good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara. Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
• 11. Prinsip-prinsip Good Governance Partisipasi (Participation) Penegakan Hukum (Rule of Law) Transparansi (Transparency) Responsif (Responsiveness) Orientasi Kesepakatan ( Consensus Orientation) Keadilan (Equity) Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) Akuntabilitas (Accountabilitiy) Visi Strategis (Strategic Vision) Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
• 12. Lanjutan Prinsip Good Governance : 1. PARTISIPASI (PARTICIPATION) Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Bakaruddin R. Ahmad, Fisip Unand
• 13. Lanjutan Prinsip Good Governance : PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW) Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan–perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan – aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 14. Lanjutan Prinsip Good Governance : PENEGAKAN HUKUM (RULE OF LAW) karakter – karakter antara lain sebagai berikut : Supremasi hukum ( Supremacy of law) ; Kepastian hukum ( legal certainty ); Hukum yang responsif ; Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif; Independensi peradilan Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 15. Lanjutan Prinsip Good Governance : Transparansi (Transparency) Michael Camdessus, dalam salah satu rekomendasinya untuk pada PBB untuk membantu pemulihan ( recovery ) perekonomian Indonesia menyarankan perlunya tindakan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, khususnya transparansi dalam transaksi keuangan negara, pengelolaan uang negara di Bank Indonesia, serta transparansi sektor-sektor publik Gaffar menyimpulkan setidaknya ada delapan aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, yaitu: Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan Kekayaan pejabat publik Pemberian penghargaan Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan Kesehatan Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik Keamanan dan ketertiban Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 16. Lanjutan Prinsip Good Governance : Responsif Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan- persoalan masyarakat Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 17. Lanjutan Prinsip Good Governance : Konsensus Pengambilan keputusan secara konsensus, yakni pengambilan keputusan melalui proses musyawarah an semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 18. Lanjutan Prinsip Good Governance : Efektifitas Pemerintah yang baik harus memenuhi kriteria berdayaguna dan berhasilguna. Efektifitas diukur dengan paramter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 19. Lanjutan Prinsip Good Governance : Akuntabilitas Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 20. Lanjutan Prinsip Good Governance : Visi Strategis Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Visi strategis harus memuat sensitifitas terhadap perubahan serta prediksi perubahan ke depan. Berbagai gejala dan perkembangan yang terjadi di dunia luar harus dianalisis dampak-dampaknya bagi bangsa baik langsung saat ini, maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasinya. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Aspek lain yang lebih penting dalam konteks pandangan strategi untuk masa yang akan datang adalah perumusan-perumusan blue print design kehidupan ekonomi, sosial dan budaya untuk sekian tahun ke depan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak saat ini Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 21. Lima Aspek Prioritas untuk Mewujudkan Good Governance: Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan Lembaga perwakilan rakyat yakni DPR, DPD, dan DPRD harus mampu menyerap dan mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendelegasikannya pada eksekutif untuk merancang program-program operasional sesuai rumusan-rumusan yang ditetapkan dalam lembaga perwakilan tersebut Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 22. Lima Aspek Prioritas untuk Mewujudkan Good Governance: Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan Kemandirian Lembaga Peradilan Aparatur pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas Masyarakat Madani yang kuat dan partisipatif Penguatan upaya otonomi daerah Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 23. Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Kemandirian Lembaga Pemerintahan Untuk mewujudkan Good Governance lembaga peradilan dan parat penegak hukum yang mandiri, profesional dan bersih menjadi persyaratan mutlak. Intervensi eksekutif terhadap yudikatif harus dieliminasi, sehingga peradilan mampu menjadi pilar terdepan dalam menegakkan asas rule of law. Hakim, jaksa dan polisi harus leluasa menetapkan perkara, sehingga mereka mampu menampilkan dirinya sebagai the prophet of law Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 24. Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Aparatur pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas Birokrasi Indonesia selama ini tidak hanya dikenal buruk dalam memberikan pelayanan publik, tapi juga telah memberi peluang berkembangnya praktik-praktik KKN. Dengan demikian, pembaharuan konsep dan mekanisme kerja birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam proses menuju ciat good governance. Jajaran birokrasi harus diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan profesionalitas yang baik, memiliki integritas, berjiwa demokratis, dan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat yang dilayaninya. Karena itu paradigma pengembangan birokrasi ke depan harus diubah menjadi birokrasi populis , yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memiliki integritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan pelayanan prima Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand
• 25. Lanjutan Lima Aspek Prioritas : Penguatan upaya otonomi daerah Salah satu kelemahan dari pemerintahan masa lalu adalah kuatnya sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat, sehingga potensi-potensi daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Kebijakan in telah menimbulkan ekses yang sangat parah, karena banyak daerah yang amat kaya dengan sumber daya alamnya, justeru menjadi kantong-kantong kemiskinan nasional. Oleh karena itu para pengelola negara melalui UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004, telah memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola sektor-sektor tertentu seperti kehutanan, pariwisata, pertanian, pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan kewenangan ini, daerah akan lebih kuat dan dinamis sehingga mampu memacu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kehidupan daerahnya. Salah satu upaya untuk memperkuat otonomi daerah itu selain penguatan SDM adalah penguatan komposisi anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah, sehingga check and balance terhadap jalannya pemerintahan menjadi kuat pula Bakarudin R. Ahmad, Fisip Unand

OTONOMI DAERAH YANG BERBASISKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE

Dalam penyelengaraan pemerintahan dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma rule goverment menjadi good governance. Dalam paradigma rule goverment Penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. sementara itu, paradigma good governance tidak hanya terbatas pada pengunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menerapkan prinsip penyelengaraan pemerintahan yang baik, yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi.

Pemahaman governace tentu tidak sama dengan konsep goverment lebih ditunjukan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintahan). Di sisi lain, governance tidak sekedar melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran stakeholder di luar negara dan pemerintah sehingga pihak yang terlibat menjadi sangat luas. Sementara itu, konsep governance diartikan pemerintahan menunjukan pada proses, yaitu proses penyelengaraan pemerintahan dalam suatu negara yang melibatkan unsur eksekutif, yudikatif, masyarakat dan pihak swasta. Praktik yang terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik).

Dalam implementasinya, governance meliputi tiga institusi yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu negara (state), sektor swasta (private sector), dan lembaga swadaya masyarakat (civil society organization). Negara menciptakan lingkungan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan lembaga swadaya masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam pelaksanaan prinsip good governance, negara merupkan pihak yang paling berperan penting dalam merealisasikan prinsip tersebut. Hal ini disebabkan fungsi regulasi yang memfasilitasi sektor dunia usaha swasta dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada negara (pemerintah). Peran pemerintah melalui regulasi ini sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya perkehidupan kebangsaan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perwujudan good governance lebih tepat bila dimulai membangun landasan penyelenggaraan negara yang baik dan berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip good governance dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tinadakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam melaksanaakan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini, warga masyarakat daerah didorong untuk berpartisipasi secara konstuktif dalam pengambilan kebijakan didaerah. Selain itu, penegak hukum dilaksanakan guna mendukung otonomi daerah dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga, para pengambil kebijakan didaerah bertanggung jawab kepada publik dalam menentukan arah kebijakan daerah sehingga tidak ada suatu lembaga publik apa pun di daerah yang tidak berada di dalam jangkauan pengawasan publik.

Dalam menerapkan prinsip good governance ini, seluruh aparatur penyelengaraan pemerintahan daerah dituntut mempunyai prespektif good governance. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang selama ini menjadi sandaran dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di indonesia. Asas ini mengubungkan esensi norma hukum dan esensi norma etika yang merupakan norma tidak tertuluis. Aparatur pemerintahan daerah dituntut memahami kedua esensi norma tersebut dengan tujuan agar penyelenggaraaan pemerintahan dan pembagunan daerah tidak berada pada dua sisi yang bertentangan dengan hukum dan etika didalam masyarakat daearah.

Demikian juga dalam pengambilan kebijakan dan keputusan daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandasan pada penyelenggaraan kepentingan umum. Suda menjadi tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai haran daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa. Kepentingan umum ini juga pada hakikatnya mencakup kepentingan nasional dalam arti bangsa, masyarakat, dan negara indonesia. Landasan kepentingan umum inilah yang akan mengatasi kepentingan individu, golongan, dan daerah dalam pengambilan kebijakan. Kepentingan nasional juga menjadi tujuan eksistensi pemerintahan negara secara keseluruhan sehingga daerah tidak dapat mengabaikannya demi alasan apapun. Kepentingan umum dalam rangka mengatasi kepentingan individu bukan berarti kepentingan individu tidak diakui eksistensinya sebagai hakikat pribadi manusia, akan tetapi hak individu tersebut tetap dihormati sepanjang diformulasikan terhadap kepentingan yang lebih luas.

Sementara itu, prinsip otonomi daearah yang dewasa ini diterapkan, yaitu otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada dasarnya ikut mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang baik. Melalui otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tersebut, negara (pemerintah pusat) memberikan peranan kepada daerahuntuk mengaktualisasikan dirinya dalam prinsip pemerintahan yang baik sesuai dngan situasi dan kondisi daerah.

Dalam pelaksaanaan otonomi daerah ini, banyak puhak yang terlibat dan sangat mempengaruhi arah kebijakan otonomi daerah tersebut. Dalam prinsip good governance, kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk memandu semua pihak yang terlibat dan mempengaruhi kebijakan otonomi daerah untuk berjalanseiring pada satu tujuan bersama. Upaya tersebut dilakukan dengan menempuh konsep dialog untuk memperoleh pemahaman dan persepsi yang sama menganai arah dan tujuan pelaksanaan otonomi di daerah. Oleh sebab itu ketidak mampuan semua pihak dalam memahami dan mempersepsiakan otonomi daerah secara dialog akan cenderung mengarah pada rivalitas konflik yang justru merugikan kepentingan dan tujuan otonomi daerah itu sendiri.